Sabtu, 05 April 2014

Download PC Game Crysis 3




ScreenShoot
ss1


Minimum Specs


  • OS: Windows Vista / 7
  • Processor: Intel Pentium Dualcore Athlon X2 E6600/AMD
  • Memory: 2GB
  • Hard disk space: 20GB
  • VGA: NVIDIA GeForce GT 440 / ATI Radeon HD 5670



How to Install

1. Mount using daemon tools
2. Install the Game via Autoplay
3. Download crack crackfix extract to a folder game/Bin32
4. Block with firewall and play


Download Game DVD1

Download Game DVD2

Download Crackfix
REGINA POETRI Games

Download PC Game Resident Evil 6



ScreenShoot
ss1

Minimum Specs


  • OS: Windows XP/Vista/7
  • Processor: Core2Duo E6600/AMD Athlon X2
  • Memory: 2GB
  • Hard disk space: 16GB
  • VGA: NVIDIA GeForce 8800GT/ATI Radeon HD3850



How to Install

1. Mount using daemon tools
2. Install the Game via Autoplay
3. Copy crack to game folder
4. Play


Download Game


REGINA POETRI Games
Jumat, 04 April 2014

Santet Masuk KUHP


Menkum HAM Bersikukuh Santet Masuk KUHP
Masuknya pasal tentang Santet
dala
m revisi KUHP terus bermunculan pro_kontra. Menurut Menkum HAM Amir Syamsuddin, perdebatan terus terjadi karena ada pihak-pihak yang tidak memahami bahwa pasal santet tersebut merupakan delik formal, artinya tidak perlu dibuktikan akaibat perbuatan orang terkait. “Itu (pasal santet)kan delik formal.Namun selama ini yang sayalihat berkembang di masyarakat, diskusinya seakan-akan itu mendiskusikan suatu delik materil. Bagaimana betapa rumit membuktikan. Bukan itu ini kan lebih kepada delik formil manakala ada orang menjanjikan kesanggupan jasa untuk menyantet orang” kata Amir di komplek Istana Keperesidenan kemarin(3/4).
Amir menekankan, pasal tersebut akan dikenakan pada pihak yang memberikan jasa santet tersebut. Sebab yang bersangkutan berjanji melakukan jasa yang berniat mencelakakan orang lain. “karena menjanjikan suatu jasa untuk mencelakakan orang, ya katakanlah itu tipu muslihat, penipuan atau adanya niat jasa satu dua orang untuk mencelakakan orang lain” ujarnya.
Menurut Amir, pasal santet secara logis bisa diterapkan dengan juan melindungi masyarakat. “ini lebih kepada melindungi masyarat. Dari janji-janji yang tidak rasional, itu lebih mengarah pada tipu kuslihat. Dan ini juga untuk mencegah kejadian yang terjadi dimana-mana.Orang dicurigai saja, penyantet sudah dibakar rumahnya, dikeroyok, nah itu kan harus di cegah juga.” Imbuh dia.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukun penuh masuknya pasal santet dalam KUHP. Koordinator ketua MUI KH Ma’ruf Amin mengatakan, penyantet memang harus dipidana. “Nah, kami setuju kalau itu masuk di pidana. Kami terus terang tidak punya info untuk bagaimana itu memidanakannya. Saol bukti pidana, kami minta pendapat ke ahli-ahli hukum pidana,” papar Ma’ruf di komplek Istana Keperesidenan kemarin.
Ma’ruf mengungkapkan, dalam A-qur’an disebutkan bahwa santet tersebut adalah sihir. Sihir tidak berbeda dengan perdukunan, karena itu sihir, santet, maupun perdukunan diharmkan dalam islam. “Sihir itu tidak baik, itu harus dihilangkan. Kalau soal menyangkut perdukunan, itu memang dari dulu diharamkan. Kami sudah mengeluarkan farwa haram sal perdukunan ini. Kami harapkan ahli hum pidana bisa mencari model pembuktianna.”
Sementara itu, dengan dalih pembahasan revisi KUHAP dan KUHP, para anggota Komisi Hukum dan HAM DPR bakal segera bertolak ke empat negara di Eropa. Mereka sudah siap-siap akan melakukan kunjungan kerja ke Rusia, Prancis, Belanda, dan Inggs pada 14-19 April 2014.
Anggota Komisi III Nudirman Munir mereson munculnya kritik atas rencana kunker tersebut. Menurut dia, kunker itu benar-benardilandasi tujuan untuk merampungkan revisi KUHAP dan KUHP. “ Kalau kita bertanggung jawab ke masyarakat. Saya enggak mau terlalu merisaukan (kritik)’katanya. Nurdin menilai kunker penting untuk membuka cakrawala para anggota DPR yang nanti terlibat dalam pembahasan revisi KUHAP dan KUHP. (kutip Radar Lombok)
Unknown

SURVE ELEKTABILTAS CALON GUBERNUR NTB

Salah satu calon  gubernur Nusa Tenggara Barat terlihat dari hasil surve konsultan komunikasi politik “King Maker” mengatakan hasil surve menunjukkan bahwa posisi pasangan kandidat calon gubernur NTB Harun-Muhyu (HARUM) hanya terpaut kurang lebih sat persen dibawah pasangan TGB-Amin. Sekretaris Jendral King Maker SirulHaq menjelaskan berdasarkan hasil surve King Maker per 30 Maret 2014 mengenai elektabilitas kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubenrur NTB, Pasangan TGB-AMIN memiliki elektabilitas  34,52 persen, HARUM 33,79 persen, ZUL-ICHSAN 19,16 persen, dan pasangan SJP-JOHAN 12,14persen. Karena itu Sirulhaq memperkirakan bahwa perhelatan dalam pilkada NTB ini sesungguhnya adalah perhelatan antara pasangan TGB-AMIN dan HARUM. Menurut prediksi King Maker, tidak mustahil kemenangan plkada ini akan diraih oleh pasangan HARUM, dengan syarat terus mempertahankan daerah kantong kekuatannya saat ini. Surve King Maker tersebut dilakukan diseluruh kabupaten/kota di NTB dengan metode jajak pendapat. Jumlah sampling 1000 orang, desain sampling dilakukan dengan cara multistage cluster sampling. Dengan desain itu surve tersebut mempertimbangkan sebaran wilayah geografis (kabupaten/Kota se-NTB) , proporsi pemilih masing-masing wilayah, keterwakilan desa/kota/kecamatan, keterwakilan gender (kelamin), pemilih pemula/menengah/dewasa, sosial ekonomi (pekerjaan). Ada pun standar error surve tersebut +/-2 % dengan tingkat kepercayaan 99%.

(Dikutip  Radar lombok)

Unknown
Rabu, 02 April 2014

HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.

A. Definisi Hukum Pidana
Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah:
• Pembunuhan
• Pencurian
• Penipuan
• Perampokan
• Penganiayaan
• Pemerkosaan
• Korupsi
Sementara Dr. Abdullah Mabruk an-Najar dalam diktat “Pengantar Ilmu Hukum”-nya mengetengahkan defenisi Hukum Pidana sebagai “Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.”
Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
• Menetukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
• Menentukan kapan dan dalam hal hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
• Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Menurut Sudarto, pengertian Pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.


B. Tujuan Hukum Pidana
Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah :
• Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
• Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkunganya
Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu(sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh “kriminologi”.
Di dalam kriminologi itulah akan diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Di samping itu juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu ilmu Psikologi. Jadi, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.

C. Klasifikasi Hukum Pidana
Secara substansial atau Ius Poenalle ini merupakan hukum pidana
Dalam arti obyektif yaitu “sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman”. Hukum Pidana terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu:
• Hukum Materil ialah cabang Hukum Pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh Undang-Undang, dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari Hukum Publik ini mepunyai keterkaitan dengan cabang Ilmu Hukum Pidana lainnya, seperti Hukum Acara Pidana, Ilmu Kriminologi dan lain sebagainya.
• Hukum Formil (Hukum Acara Pidana) Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.
Dr. Mansur Sa’id Isma’il dalam diktat “Hukum Acara Pidana”-nya memaparkan defenisi Hukum Acara Pidana sebagai ”kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dakwa pidana—mulai dari prosedur pelaksanaannya sejak waktu terjadinya pidana sampai penetapan hukum atasnya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hukum yang tumbuh dari prosedur tersebut—baik yang berkaitan dengan dugaan pidana maupun dugaan perdata yang merupakan dakwa turunan dari dakwa pidana, dan juga pelaksanaan peradilannnya.”. Dari sini, jelas bahwa substansi Hukum Acara Pidana meliputi:
• Dakwa Pidana, sejak waktu terjadinya tindak pidana sampai berakhirnya hukum atasnya dengan beragam tingkatannya.
• Dakwa Perdata, yang sering terjadi akibat dari tindak pidana dan yang diangkat sebagai dakwa turunan dari dakwa pidana.
• Pelaksanaan Peradilan, yang meniscayakan campur-tangan pengadilan.
Dan atas dasar ini, Hukum Acara Pidana, sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang merupakan tujuan pelaksanaannya, dikategorikan sebagai cabang dari Hukum Publik, karena sifat global sebagian besar dakwa pidana yang diaturnya dan karena terkait dengan kepentingan Negara dalam menjamin efisiensi Hukum Kriminal. Oleh sebab itu, Undang-Undang Hukum Acara ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang relatif rumit dan kompleks, karena harus menjamin keselarasan antara hak masyarakat dalam menghukum pelaku pidana, dan hak pelaku pidana tersebut atas jaminan kebebasannya dan nama baiknya, dan jika memungkinkan juga, berikut pembelaan atasnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, para ahli telah bersepakat bahwa Hukum Acara Pidana harus benar-benar menjamin kedua belah pihak—pelaku pidana dan korban.
Hukum Pidana dalam arti Dalam arti Subyektif, yang disebut juga “Ius Puniendi”, yaitu “sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang”.

D. Ruang Lingkup Hukum Pidana
Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu:.
• Sikap tindak atau perikelakuan manusia
. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran; Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.
Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah
- Perilaku manusia ; Bila seekor singa membunuh seorang anak maka singa tidak dapat dihukum
- Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum,
misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang.
- Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum; Dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain.
- Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut.Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental.
Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana/delik dapat dibedakan dalam :
• Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.
• Delik materiil, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan.
Misalnya pasal 359 KUHP :
Dalam Hukum Pidana ada suatu adagium yang berbunyi : “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas .
Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang hukum pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana, ialah
1. Asas Teritorialitas (teritorialitets beginsel)
2. Asas nasionalitas aktif (actief nationaliteitsbeginsel)
3. Asas Nasionalitas Pasif (pasief nationaliteitsbeginsel)

E. Sistem Hukuman
Sistem hukuman yang dicantumkan dalam pasal 10 tentang pidana pokok dan tambahan, menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :
a. Hukuman Pokok (hoofd straffen ).
1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
b. Hukuman Tambahan (Bijkomende staffen)
1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terimakasih semoga bermanpaat supaya lebih peraktis mengenai materi ini silahkan download disini
Unknown

Intel Ivy Bridge, all you need to know about 3D transistors


Core_i7_ivy bridge intel



Intel unveils 22nm Ivy Bridge and dual transistor power TriGate graph


Intel today made official its new generation of microprocessors, the expected Ivy Bridge. But why the fuss? Are you going to revolutionize anything? The answer is yes and no, as the Ivy Bridge are the first to use 3D transistors made TriGate 22-nanometer technology compared to 32 nm of the Sandy Bridge in 2014. Words are the Tik ... (changes in the manufacturing process) of the famous Intel Tik Tok. Indeed, the Tok represents an evolution in architecture.
Very good and all this but what good is it? Well according to this new generation Intel brings several advantages including:
  • The first and most obvious is greater processing power in the Ivy Bridge. It is estimated that their performance will be between 5 and 10% higher than the Sandy Bridge, but it will depend much of the rest of the components and the use of the new 7 Series Intel
  • The 22 nm manufacturing and 3D to significantly reduce the chip surface. At Intel, they are very smart people have taken advantage of this extra space to improve the GPU (integrated graphics chip) now called Intel HD Graphics 4000. They say you can be up to two times more potent than their predecessors. What is certain is that will connect three monitors to your computer simultaneously.
  • Support for Intel WiDi 3.0 (Wireless Display)
  • As usual, improved technology is aimed also at a lower power consumption. Of the 95 watts of Sandy Bridge i7 down to 77 watts.
  • Also note that the lower the consumption, less heat dissipated and therefore less degradation of components, besides requiring less bulky dissipation systems.
  • This is of course a greater chance of overclocking. In fact, some tests have clocked the i7 clock Ivy Bridge to 4.5 GHz

They now have to prove they can do all this promise, especially in the graphics that is where the strongest attack and where most damage to companies like Nvidia.


Intel-Core-i7--ivy-bridge
The new Ivy Bridge will begin to be available on desktops with 9 models (in the absence of i3) being the top-end Core i7-3770K and notebooks with 6 models where the Extreme is the most powerful. Now have to wait to see them mounted on the computers of new generation to come soon.



Intel-Ivy-Bridge-cpugpu

REGINA POETRI Gadgets, Technology
Senin, 31 Maret 2014

DPT PILKADA LOTIM DI DUGA GANDA

Daftar Pemilih dilombok timur di temukan banyak yang double alis banyak pemilih ganda ini dikarenakan kurangnya ketelitian dan dari KPU, kemarin tgl 29 maret telah diadakan pleno untuk penetpan DPS tapi dari time sukses pasangan calon banyak yang menoloak karena data dati KPU dianggap masih data kotor alis tidak akurat, tetapi pihak KPU memaksakan diri untuk melanjutkan pleno dengan alasan H -1 data masih bisa diperbaiki, tetapi yang menjadi permasalahan apa ya h-1 masih bisa data diperbai?. akibat dari ketidak setujuan time sukses ini mereka tidak mau menandatangani berita acara pleno. DPT KPU Lombok Timur yang banyak ganda ini dapat anda lihat dan para time sukses bisa dijadikan refrensi untuk perbaikan pemilu yang lebih baik, jujur dan adil. Silahkan Download link kecamatan dibawah ini
1. Kecamatan Peringgasela 
2. Kecamatan Peringgabaya
3. Kecamatan Masbagik
4. Aikmel (sedang perbaikan server ))
5. Kecamatan Suralaga 
6. Kecamatan Sembalun 
7. Kecamatan Sakra (sedang perbaikan server )
8. Kecamatan Sikur
9. Kecamatan Peringgabaya (sedang perbaikan server )
10.Kecamatan Jerowaru 
11. Kecamatan Terara
12. Kecamatan Montong Gading 
13. Kecamatan Wanasaba
14.Kecamatan Sakra Timur
15. Kecamatan Sakra Barat (sedang perbaikan server )
16. Kecamatan  Selong (sedang perbaikan server )
17. Kecamatan Labuan Haji (sedang perbaikan server )
18.Kecamatan Sukamulia (sedang perbaikan server )
19.Kecamatan Sambelia (sedang perbaikan server )
20.  Kecamatan Keruak 
Unknown

TATA TERTIB SEKOLAH


 A.     Latar Belakang
Penyelenggaraan pendidikan yang baik sudah tentu harus menjadi acuan pengelolaan sebuah lembaga pendidikan seperti SMP-I Sa’adatuddarain NW Majuwet. Proses belajar yang kondusif akan dapat menghasilkan siswa yang handal dan mampu menguasai materi pendidikan yang diberikan. Proses pembelajaran yang kondusif itu mustahil dapat terjadi jika tidak disertai dengan perangkat undang undang, aturan dan tata tertib yang memadai. Untuk itu perlu dibuat tata tertib dalam hal ini tata tertib siswa yang dapat menjamin berlangsungnya proses pembelajaran yang kondusif di SMP-I Sa’adatuddarain NW Majuwet.
A.     Tujuan 
1. Menjamin berlangsungnya proses pembelajaran dan pendidikan yang kondusif di SMP-I Sa’adatuddarain NW Majuwet
2. Memberitahukan langkah minimal yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh siswa SMP-I Sa’adatuddarain NW Majuwet
3.   Untuk menjadi acuan yang baku dalam mengambil tindakan tindakan yang tepat dalam menangani siswa yang bermasalah yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran dan pendidikan yang kondusif di SMP-I Sa’adatuddarain NW Majuwet.
 BAB I
KEWAJIBAN KEHADIRAN SISWA
Pasal 1
1.       Masuk sekolah hari : Senin – Minggu ;  Jam 07.30  - 13.30                                  
2.       Setiap siswa harus sudah tiba di sekolah 15 menit sebelum bel jam pertama dibunyikan, kecuali bagi yang punya jadwal komisaris harus hadir 30 menit sebelum bel tanda masuk berbunyi
3.       Siswa yang terlambat 10 menit setelah bel tanda masuk harus melapor kepada kepada Guru yang ada.
 SELENGKAPNYA SILAHKAN DOWNLOAD DISINI
Unknown

CONTOH PROPOSAL PERMOHONAN DANA


 Dengan semakin berkembangnya kemajuan dan teknologi serta semakin tingginya tingkat persaingan dibidang usaha, sangatlah dibutuhkan sebuah kreatifitas yang tinggi untuk menghadapi kemajuan global dibidang usaha tersebut.
Oleh karena itu melalui proposal ini kami dari Kelompok Usaha Bersama “ DWI PUTRI” yang menggeluti usaha dibidang jasa perbaikan dan perawatan/perbengkelan membutuhkan uluran tangan dan perhatian dari pemerintah untuk bisa meningkatkan kinerja dan melanjutkan kelangsungan usaha kami. Kelompok Usaha Bersama Perbengkelan “ DWI PUTRI” merupakan kelompok kereatif yang menitik beratkan usaha dibidang usaha Perbengkelan. Susunan pengurus terlampir
 Didalam perjalanan usaha kami ini sangatlah membuthkan biaya yang nantinya sangan berguna bagi kelompok untuk mendapatkan peralatan maupun yang lainnya. Adapun dana yang dibutuhkan berkisar Rp. 65.000.000, (Enam Puluh Lima Juta Rupaiah) Jenis kebutuhan peralatan terlampir.
Demikian permohonan dana ini kami sampaikan dengan haran mendapatkan perhatian dan uluran tangan dari pemerintah sangat kami harapkan, Semoga Allah SWT memberikan kelapangan rizki kepada kita semua. Amin.
 Billahitafiq Wal Hidayah
Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
 untuk melihat berbagai jenis contoh proposal silahkan download link proposal dibawah ini

Unknown