Jumat, 28 Februari 2014

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian, Jenis-jenis penelitian, dan data penelitian – Apa itu metode penelitian? Apa saja jenis-jenis metode penelitian? dan data data metode penelitian.
Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu
Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.
  1. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.
  2. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lainpun dapat mengamatinya.
  3. Sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis
http://bangfajars.files.wordpress.com/2013/09/research1.jpg
Kriteria data empiris :
valid (tepat) menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti, Reliabelitas, objektifitas
Tiga tujuan penelitian :
  1. penemuan, berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui
  2. pembuktian, berarti data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu.
  3. Pengembangan, berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada.
Fungsi (kegunaan hasil) penelitian :
  1. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi fakta
  2. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah.
  3. Mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi
Syarat-syarat latar belakang masalah :
  1. Argumentasikan urgensi penelitian, sehingga orang percaya bahwa hal itu perlu diteliti
  2. Bagaimana meyakinkan pada pembaca bahwa topic itu penting
  3. Kemukakan fakta-fakta awal yang kongkrit
  4. Kemukakan kesenjangan yang ada antara dassain (keadaan yang ada) dengan dassolen (keadaan yang diinginkan)
  5. Perlu segera ditangani atau perlu diteliti
  6. Kemukakan ide-ide awal
Syarat-syarat rumusan masalah :
  1. Berisi pertanyaan yang akan dijawab melalui pengumpulan data, pengolahan dan analisis data
  2. Rumusan masalah sebaiknya terdiri dari 2 atau 3
  3. Harus mempunyai rujukan (tinjauan pustaka)
Tinjauan pustaka (bagaimana seorang peneliti menempatkan teori sebagai satu bangunan ilmiah atau mereview pendapat-pendapat orang lain) terbagi atas dua:
  • Landasan teoritis : setiap teori mempunyai asumsi yang berkaitan dengan kondisi nyata dimasyarakat.
  • Landasan empiris : merekonstruksi hasil penelitian orang lain yang kemudian digunakan sebagai landasan dengan melengkapi banguna ilmiah yang telah ada sebelumnya.
  • Kerangka pikir merupaka ide (gagasan) yang bersumber dari peneliti itu sendiri dan melihat hubungan-hubungan setelah membaca referensi, kemudian memilih pendekatan-pendekatan apa yang digunakan
Jenis-jenis penelitian
Penelitian menurut tujuan:
  • Penelitian murni merupakan penelitian yang dilakukan atau diarahkan sekedar untuk memahami masalah organisasi secara mendalam dan hasil penelitian tersebut untuk pengembangan ilmu administrsi atau manajemen.
  • Penelitian terapan mereupakan penelitian yang diarahkan untuk mendapakan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah.
Penelitian menurut metode:
  • Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetap[I data yang dipelajari adalah data dari sample yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variable. Contoh: penelitian untuk mengungkapkan kecenderungan masyarakat dalam memilih pemimpin nasional dan daerah, kualitas SDM masyarakat Indonesia.
  • Penelitian Ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliyi peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut kebelakang untuk mengetahui factor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Contoh: penelitian untuk mengungkapakn sebab-sebab terjadinya kebakaran gedung di suatu lembaga pemerintah, penelitian untuk mengungkapakan sebab-sebab terjadinya kerusuhan di suatu daerah.
  • Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variable tertentu terhadap variable yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Tredapat empat bentuk metode eksperimen yaitu pre experimental, true experimental, factorial, dan quai experimental. Contoh: penelitian penerapan metode kerja baru terhadap produktifitas kerja, penelitian pengaruh mobil berpenumpang tiga terhadap kemacetan lalu lintas.
  • Penelitian naturalistic sering juga disebut metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Contoh: penelitian untuk mengungkapakn makna upacara ritual dari kelompok masyarakat tertentu, penelitian untuk menemukan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi.
  • Policy research (penelitian kebijaksanaan) adalah suatu proses penelitian yang dilakukaan pada, atau analisis terhadap masalah-masalah social yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak dalam menyelesaikan masalah. Contoh: penelitian untuk membuat undang-undang atau peraturan tertentu, penelitian untuk pengembangan struktur organisasi.
  • Action research aadalah penelitian yang bertujuan untu mengembangkan metode kerja yang paling efisien, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Contoh: penelitian untuk memperbaiki prosedur dan metode kerja dalam pelayanan masyarakat, penelitian mencari metode mengajar yang baik.
  • Penelitian evaluasi adalah penelitian yang berfungsi untuk menjelaska fenomena suatu kejadian, kegiatan dan product. Contoh: penelitian proses pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan, penelitian keluarga berencana.
  • Penelitian sejarah adalah penelitian yang berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu.
  • Contih: penelitian untuk mengetahui kapan berdirinya kota tertentu yang dapat digunakan untuk menentukan hari ulang tahun, penelitian untuk mengetahui perkembangan peradaban kelompok masyarakat tertentu.
Penelitian menurut tingkat explanasinya
  • Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara varibel yang satu dengan yang lain. Contoh: penelitian yang berusaha menjawab bagaimanakah profil presiden Indonesia, bagaimanakah etos kerja dan prestasi kerja para karyawan di departemen x.
  • Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.  Contoh: adakah perbedaan profil presiden Indonesia dari waktu ke waktu, adakah perbedaan kemampuan kerja antara lulusan SMK dengan SMU.
  • Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variable atau lebih.
    Contoh: adakah hubungan antara datangnya kupu-kupu dengan tamu, adakah pengaruh insentif terhadap prestasi kerja pegawai.
Penelitian menurut jenis data dan analisis
  • Penelitian kualitatif adalah peneltian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar)
    Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan
    Penelitian kualitatif dan kuantitatif
Macam-macam data penelitian
  • Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat sketsa dan gambar.
  • Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan.
  • Data diskrit (data nominal) adalah data yang hanya dapat digolong-golongkan secara trepisah, secara diskrit atau kategori.
  • Data kontinum adalah data yang bervariasi menurut tingkatan dan diperoleh dari hasil pengukuran.
  • Ordinal adalah data yang berbentuk rangking atau peringkat.
  • Interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidam mempunyai nilai 0 (nol) mutlak.
  • Rasio adalah data yang jaraknya sama.
  • Variable adalah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain.
Macam-macam istilah dalam penelitian
Variable independent adalah variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variable terikat (dependen).
Variabel dependen adalah variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas.
Variable moderator adalah variable yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variable dependen dan variable independent.
Variable intervening adalah variable yang secara teoritis mempengaruhi hub. Antara variable dependen dan variable independent menjadi hub. Yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur.
Variable control adalak variable yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variable independent terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh factor luar yang tidak diteliti.
Paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variable yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab dalam penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistic yang akan digunakan.
Bentuk-bentuk paradigma atau model penelitian kuantitatif :
Paradigma sederhana adalah paradigma penelitian yang terdiri dari satu variabel independent dan satu variable dependen
Teknik sampling adalah teknik pengambilan sample untuk menentukan sample yang akan digunakan dalam penelitian
Teknik sampling terdiri dari :
  • Probability sampling adalah teknik pengambilan sample dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sample, yang terdiri dari :
  • Simple random sampling adalah pengambilan sample dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut.
  • Proportionate stratified random sampling adalah pengambilan sample dari populasi yang dilakukan secara acak dengan memperhatikan strata secara proporsi dalam populasi tersebut.
  • Disproporsi stratified random sampling adalah pengambilan sample dari populasi yang dilakukan secara acak apabila dalam populasi berstrata tersebut kurang proporsional.
  • Cluster sampling adalah teknik pengambilan sample dari populasi yang dilakukan secara acak apabila dalam populasi tersebut terdiri dari populasi yang sangat luas.
  • Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sample yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur dari populasi untuk dipilih menjadi sample, yang terdiri dari :
  • Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sample berdasarkan urutan dari anggota popuasi yang telah diberi nimor urut.
    Sampling kuota adalah teknik pengambilan sample dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.
  • Sampling incidental adalah tekhnik penentuan sample berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data
  • Sampling purporsive adalah tekhnik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu
  • Sample jenuh adalah tekhnik penentuan sample apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sample.
  • Snowball sampling adalah tekhnik penentuan sample yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar
Unknown

CARA MEMBUAT DOKUMEN DENGAN FORMAT PDF

Membuat Dokumen Dengan Format PDF Tidaklah Sulit

Membuat Dokumen Dengan Format PDF
Assalamualaikum Wr.Wb. Sohib, Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dokumen dalam format PDF sudah merupakan standar umum yang digunakan untuk keperluan berbagi file dokumen, seperti contoh misalnya ebook yang kita sering download di internet.
Mungkin banyak diantara kita yang ingin membuat dokumen dengan format PDF tapi belum tau caranya. Sebenarya membuat dokumen dengan format PDF tidaklah sulit, hanya dengan menggunakan Microsoft Office 2013 pun bisa.

Silahkan buat dokumen anda terlebih dahulu menggunakan Microsoft Office Word 2013 dan buat layout yang menarik, setelah selesai silahkan klik Office Button pilih Save As kemudian klik PDF

Membuat Dokumen Dengan Format PDF

Jika tidak berhasil karena perangkat yang anda gunakan mungkin tidak mendukung, tidak usah kawatir karena anda juga bisa menggunakan bantuan PrimoPDF, yaitu sebuah software gratisan yang bisa anda gunaka untuk mengubah dokumen Office menjadi dokumen dalam format PDF. Silahkan anda cari PrimoPDF di Google, download dan instal di komputer anda.

Setelah PrimoPDF terinstal di komputer anda, silahkan buka dokumen yang ingin anda ubah kedalam format PDF, caranya sama dengan mencetak dokumen ke printer biasa, anda tinggal mengklik Ctr + P di keyboard anda.
Pilih PrimoPDF sebagai printer yang akan anda gunakan, kemudian langsung klik OK.


Setelah beberapa saat, maka akan mucul dialog box berikut. Tergantung kepada besarnya ukuran dokumen anda, makin besar ukurannya, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama.


Pilih saja eBook kemudian klik Create PDF, setelah muncul dialog box Save As silahkan tentukan di folder dimana akan anda simpan dokumen anda tersebut biar mudah dicari, baru klik Save As.
Sangat mudahkan....?
Dengan demikian anda telah berhasil membuat dokumen dalam format PDF.

TERIMAKASIH SEMOGA BERMANFAAT
Unknown

FASILITAS DAN LAYANAN SMS BANKING

Pada tahun 2013 BRItelah melauncing fasilitas SMS banking dimana dengan sistem SMS manual ( SMS Plain) dengan Kode akses 3300 dengan nama SMS BANKING BRI 3300.
SMS Banking BRI 3300
merupakan aflikasi layanan online banking melalui SMS, yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam mendapatkan lanyanan perbangkan BRI, melalui SMS banking BRI 3300, kapanpun dan dimanapun, anda bis melakukan berbagai transaksi dengan aman dan leluasa.
FASILITAS DAN LAYANAN SMS BANKING YANG TERSEDIA
1. SMS Info ---- menyediakan layanan kepada nasabah untuk mengetahui jumlah saldo rekning anda, atau bisa mengetahui kiriman sudah masuk atau belum
2. SMS Transefer---- dimana layanan ini memungkinkan nasbah bank untuk bertransaksi mengirim uang dengan mudah dmanapun berada
3. SMS payment----memungkin nasabah untuk membayar tagihan katu kredit/tagihan telpon seluler
4. SMS Prepaid----melayani nasabah untuk isi ulang pulsa (simPATI, Mentari & XL
5. SMS Admin----- nasabah bisa mengganti no PIN
CARA MENDAPATKAN LAYANAN SMS BANKING 3300
1. MemilikiBRI card (ATM)
2. Telah melakukan registrasi di ATM BRI dengan cara di menu utama BRI pilih Transaksi lain----pilih menu REGISTRASI---pilih menu SMS BANKING dengan memasukkan Nomor HP anda (Gunakan HP anda Sendiri)---- masukkan 6 digit PIN SMS banking BRI (buat sendiri PIN anda dan jangan dikasih tau orang lain)
3. Telah memiliki PIN SMS Bangking BRI 6 digit yang didaftarkan via ATM BRI
4. menggunakan no akses 3300 untuk seluruh operator baik GSM, Telkomsel, Indosat, dan XL

PERINTAH SMS YANG HARUS DIBUAT
1.CEK SALDO---SALDO spasi PIN Contah SALDO 123456 kirim ke 3300
2. TRANSFER antar Reknin BRI-- Ketik TRANSFER spasi BRINomorrekningtujuan Spasi JUMLAH TRANSFER Spasi PIN Contoh TRANSFER BRI375701013613531 500000 123456 kirim ke 3300
3.  PEMBELIAN PULSA---Ketik PULSA spasi NOHP Spasi NOMINAL spasi PIN --- Contoh PULSA 081917138345 50000 123456 kirim ke 3300
4. PEMBAYARAN KARTU KREDIT--- Ketik BAYAR spasi CITI Spasi NO KARTU  Spasi NOMINAL Spasi PIN --- Contoh BAYAR CITI 012345678910 1000000 123456 kirim ke 3300
5. Untuk Pasilitas layanan silahkan hubungi call center BRI di 14017 dai HP 021 57 987 400

Terima kasih semoga bermanfaat-----

Unknown
Sabtu, 22 Februari 2014

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Sejarah Pemilu di Indonesia
Pemilu 1955


Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.

Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerin-tah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyele-nggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk me-milih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih angota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu;

2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelengga-rakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada paroh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkom-petisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Kons-tituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR.
Periode Demokrasi Terpimpin

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun beri-kutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang – meminjam istilah Prof. Ismail Sunny -- sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada democracy by law, tetapi democracy by decree.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemi-lihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden.

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.
Pemilu 1971

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.

Sebagai pejabat presiden Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Bung Karno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama.

Pada prakteknya Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.

UU yang diadakan adalah UU tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun.

Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejebat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demiki-an lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma.

Jelasnya, pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada partai yang melakukan stembus accoord. Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan stembus acccord, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan kiesquotient di daerah pemi-lihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan stembus accoord, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan kiesquotient. Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan stembus accoord dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accoord, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.

Namun demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi.

Sekedar untuk perbandingan, seandainya pembagian kursi peroleh-an suara partai-partai pada Pemilu 1971 dilakukan dengan sistem kombinasi sebagaimana digunakan dalam Pemilu 1955, dengan mengabaikan stembus accoord 4 partai Islam yang mengikuti Pemilu 1971.

Dengan cara pembagian kursi seperti Pemilu 1955 itu, hanya Murba yang tidak mendapat kursi, karena pada pembagian kursi atas dasar sisa terbesar pun perolehan suara partai tersebut tidak mencukupi. Karena peringkat terbawah sisa suara terbesar adalah 65.666. PNI memperoleh kursi lebih banyak dari Parmusi, karena suaranya secara nasional di atas Parmusi.
Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan.

Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi.

Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara lang-sung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut ini dipaparkan hasil dari 5 kali Pemilu tersebut secara berturut-turut.
Hasil Pemilu 1977

Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun perolehan kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan Pemilu 1971.

Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971. Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis eks Masjumi. Ini seiring dengan tampilnya tokoh utama Masjumi mendukung PPP. Tetapi kenaikan suara PPP di basis-basis Masjumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikan suara secara nasional tidak begitu besar.

PPP berhasil menaikkan 17 kursi dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan, tetapi kehilangan 12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Secara nasional tambahan kursi hanya 5.

PDI juga merosot perolehan kursinya dibanding gabungan kursi partai-partai yang berfusi sebelumnya, yakni hanya memperoleh 29 kursi atau berkurang 1 kursi di banding gabungan suara PNI, Parkindo dan Partai Katolik.
Hasil Pemilu 1982

Pemungutan suara Pemilu 1982 dilangsungkan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971.
Hasil Pemilu 1987

Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen. Cara pembagian kursi juga tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada Pemilu sebelumnya.

Hasil Pemilu kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP antara lain karena tidak boleh lagi partai itu memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka'bah kepada Bintang dan terjadinya penggembosan oleh tokoh- tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sementara itu Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi. PDI, yang tahun 1986 dapat dikatakan mulai dekat dengan kekuasaan, sebagaimana diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam, berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan dari 30 kursi pada Pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987 ini.
Hasil Pemilu 1992

Cara pembagian kursi untuk Pemilu 1992 juga masih sama dengan Pemilu sebelumnya. Hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 ini pada waktu itu agak mengagetkan banyak orang. Sebab, perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau pada Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turun menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan yang tampak nyata bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, atau kehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya.

PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan 1 kursi dari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Tetapi di luar Jawa suara dan kursi partai berlambang ka’bah itu merosot. Pada Pemilu 1992 partai ini kehilangan banyak kursi di luar Jawa, meski ada penambahan kursi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Malah partai itu tidak memiliki wakil sama sekali di 9 provinsi, termasuk 3 provinsi di Sumatera. PPP memang berhasil menaikkan perolehan 7 kursi di Jawa, tetapi karena kehilangan 6 kursi di Sumatera, akibatnya partai itu hanya mampu menaikkan 1 kursi secara nasional.

Yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah adalah PDI. Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya 16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI.
Hasil Pemilu 1997

Sampai Pemilu 1997 ini cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah, masih menggunakan cara yang sama dengan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah pada Pemilu 1992 mengalami kemerosotan, kali ini Golkar kembali merebut suara pendukungnnya. Perolehan suaranya mencapai 74,51 persen, atau naik 6,41. Sedangkan perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil pemilu sebelumnya.

PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43 persen. Begitu pula untuk perolehan kursi. Pada Pemilu 1997 ini PPP meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi dibandingkan Pemilu 1992. Dukungan terhadap partai itu di Jawa sangat besar. Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri setahun menjelang pemilu, perolehan suaranya merosot 11,84 persen, dan hanya mendapat 11 kursi, yang berarti kehilangan 45 kursi di DPR dibandingkan Pemilu 1992.

Pemilu kali ini diwarnai banyak protes. Protes terhadap kecurangan terjadi di banyak daerah. Bahkan di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa karena kecurangan penghitungan suara dianggap keterlaluan. Ketika di beberapa tempat di daerah itu pemilu diulang pun, tetapi pemilih, khususnya pendukung PPP, tidak mengambil bagian.
Pemilu 2013

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2013

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2013 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Appril 2013 untuk memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2013-2013.
Pemilihan Umum Anggota DPR

Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dan diikuti oleh 24 partai politik. Dari 124.420.339 orang pemilih terdaftar, 124.420.339 orang (84,07%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 113.462.414 suara (91,19%) dinyatakan sah.
Pemilihan Umum Anggota DPD

Pemilihan Umum Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak, dengan peserta pemilu adalah perseorangan. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi, dengan daerah pemilihan adalah provinsi.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2013

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2013 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2013-2013. Pemilihan Umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan Umum ini diselenggarakan selama 2 putaran, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Aturan

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2013. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pendaftaran Pasangan Calon

Sebanyak 6 pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, yakni :

1. K.H. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa)
2. Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional)
3. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. (dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan)
4. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
5. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Persatuan dan Kesatuan Indonesia)
6. H. Wiranto, SH. dan Ir. H. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golongan Karya)

Dari keenam pasangan calon tersebut, pasangan K.H. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos karena berdasarkan tes kesehatan, Abdurrahman Wahid dinilai tidak memenuhi syarat kesehatan.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama

Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2013 dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2013, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar, 122.293.844 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 119.656.868 suara (97,84%) dinyatakan sah. Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega Hasyim.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua

Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2013, dan diikuti oleh 2 pasangan calon. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2013, dari 150.644.184 orang pemilih terdaftar, 116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 114.257.054 suara (97,94%) dinyatakan sah.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Pelantikannya diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2013 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pelantikan Presiden & Wakil Presiden terpilih tahun 2013 ini juga dihadiri sejumlah pemimpin negara sahabat, yaitu: PM Australia John Howard, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, PM Timor Timur Mari Alkatiri, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, serta 5 utusan-utusan negara lainnya. Mantan Presiden Megawati Sukarnoputri tidak menghadiri acara pelantikan tersebut. Pada malam hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan anggota kabinet yang baru, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu.
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat diganggu gugat dan harus terus dipertahankan. Dalam debat antarcalon presiden (02/7) yang bertema “NKRI, Demokrasi, dan Otonomi Daerah, ketiga calon presiden (capres) berkomitmen menjaga keutuhan Indonesia.
Capres Megawati Soekarnoputri mengemukakan, Pancasila bukan hanya falsafah bangsa, tetapi juga bintang yang mengayomi kehidupan seluruh rakyat. Menurutnya, Bhinneka Tunggal Ika adalah perekat semua rakyat dan semua kepulauan yang ada di Indonesia.
“Marilah kita kembali kepada jati diri dan harga diri bangsa Indonesia. Hanya karena dengan demikian kita dapat terus mempersatukan NKRI dengan suatu perekat bangsa yang dinamakan azas kegotongroyongan,” ujar Megawati.
Capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, keutuhan NKRI sudah final dan harus terus tetap ditegakkan. “Kita bersepakat bahwa NKRI sudah final bagi kita,” ujar SBY.
Menurutnya, Indonesia sudah mempunyai pilar berkehidupan negara yang sangat baik, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hakekat kemajemukan bangsa Indonesia harus diikat dengan sistem persatuan dan harus diperhatikan ke depan, termasuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI.
Capres Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, NKRI lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa yang bertekad mempertahankan keutuhan bangsa. Sebab itu, NKRI adalah prinsip pokok, hukum, dan harga mati. Menurut Kalla, NKRI hanya dapat dipertahankan apabila pemerintahan adil, tegas, dan berwibawa. Dengan pemerintahan yang adil, tegas, dan berwibawalah masalah dan konflik di Indonesia dapat diselesaikan. “Demi NKRI, apa pun akan kita lakukan. NKRI adalah hal pokok yang harus kita pertahankan,” tegas Kalla.
Dalam debat yang dipandu oleh Dekan Fisip UGM Prof. Dr. Pratikno ini, para capres juga ditanyakan langkah dan kebijakannya terkait demokrasi dan otonomi daerah. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan moderator antara lain mengenai jaminan politik rakyat dalam Pemilu, Pilkada dan politisasi birokrasi, masalah otonomi dan pemekaran daerah, pluralisme, dan integrasi wilayah Indonesia.
Debat antarcapres yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta ini adalah debat terakhir dari rangkaian debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU telah menggelar lima kali debat yaitu, tiga kali debat antarcapres dan dua kali debat antarcawapres.
Ketua KPU A.Hafiz Anshary mengatakan, debat terakhir ini disaksikan sekitar 80 juta penduduk Indonesia. “Mereka tentu berharap mendapat gambaran jelas dari para calon pemimpin bangsa bagaimana komitmen ketiga calon terhadap ketiga tema ini,” ujar Hafiz.
Hafiz juga memohon maaf jika selama pelaksanaan rangkaian debat terdapat berbagai kekurangan. Menurutnya, setiap selesai pelaksanaan debat, KPU bersama tim kampanye masing-masing calon selalu melakukan evaluasi
Obama: Pemilu Indonesia Bebas dan Adil Sampaikan Selamat kepada Yudhoyono
Rabu, 15 Juli 2013 | 09:25 WIB

WASHINGTON, KOMPAS.com Presiden AS Barack Obama memuji pemilu di Indonesia yang baru saja selesai berlangsung bebas dan adil.
 "Rakyat Indonesia mengadakan pemilu bebas dan adil pada 8 Juli, dan Presiden Yudhoyono dengan mengesankan memenangi pemilu," kata Obama dalam pernyataan, Selasa (14/7) waktu AS atau Rabu WIB.
 "Saya menyampaikan selamat secara pribadi kepada Presiden Yudhoyono dan memastikan keinginan Amerika bekerja sama dengannya dan rakyat Indonesia di tahun-tahun mendatang untuk membangun hubungan lebih kuat di antara kedua negara," tambahnya.Obama menegaskan, tingginya pemilih yang menggunakan hak suaranya, kampanye yang bersemangat oleh semua kandidat, dan tingginya minat media Indonesia serta organisasi sipil menunjukkan demokrasi di Indonesia begitu kuat.Dalam pemilu presiden 8 Juli, Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono diunggulkan terpilih kembali sebagai presiden. Itu setelah semua hasil hitung cepat (quick count) dari semua lembaga survei yang menyatakan pasangan ini menang satu putaran.
Pemilu Tahun 2014
Pada tahun 2014 nanti rakyat indonesia kembali akan mengelar perta besar yang akan menelan dana miliaran rupiah dan memakan waktu yang tidak sedikit. dengan gonjang-ganjingnya perpolitikan sekarang patut menjadi pertanyaan. Akankah bangsa indonesia bisa melakukan pemilihan dengan bersih dan aman?.. tentu jawabannya kembali pada masyarakat dan pemimipin kita.
Dengan semakin dekannya pelaksanaan pemilu tahun 2014 sekarang ini diwarnai dengan gonjang-ganjingnya para elit politik. saling tuduh, salingsa tidak jelas pangkal ujungnya. Kapankah bangsa indonesia bisa menjadi makmur kalau elit yang akan bertarung selalu saling sikut.
Dari bursa capres tahun 2014 banyak calon yan akan menyodorkan diri sebagai prsiden

1. Mahfud MD
2. Yusup Kala
3. Mega Wati Sukaroputri
4. Prabowo Subianto
5. lain-lain
tapi yang kita harap pemimipin yang terpilih nanti bisa menjadikaan indonesia lebih baik dari sekarang.
Unknown
Kamis, 20 Februari 2014

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA


 
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
          Kemanusiaan yang adil dan beradab itulah penggalan kata dari isi pancasila sila ke 2 yang teringat dalam ingatan penulis ketika ingin membicarakan masalah ini lebih dalam lagi . Sebenarnya mencari keadilan yang benar – benar adil di dunia ini memang betul , tidak ada kata tidak percaya jika Allah SWT yang maha adil dan yang menciptakan isi alam semesta dan semua kekayaan yang dimilikiNya , ketika melihat betapa buruknya keadilan didunia ini . Tidak hanya adail yang ingin penulis sampaikan dalam makalah ini tetapi semua maksud dari pengertian dari Hak Asasi Manusia . Tidak terasa perkembangan zaman yang semakin pesat ini memaksa kita untuk mengikuti apa yang sedang diperbincangkan oleh orang – orang .  Kekerasan dan demonstrasi yang di sertai amukan massa di berbagai dunia khusunya indonesia adalah salah satu kejadian yang sering terjadi di negeri tercinta kita ini . Bagaimana tidak hukum dan sanksi yang lemah pada bangsa ini yang menyebabkan masyarakat berpikiran negatif tentang bagaimana citra hukum Indonesia di mata masyarakat .
            Dengan adanya Hak Asasi Manusia di dunia setidaknya dapat menghentikan tindakan – tindakan yang menyangkut anarkis atau kekerasan . Adanya aturan , sanksi tegas membuat masyarakat yang ingin bertindak kekerasan berpikir lebih dalam lagi mengenai akan perbuatan yang akan diperbuatnya . Oleh karena itu penulis ingin mendalami dan mempelajari lebih dalam lagi mengenai Hukum dan Hak Asasi Manusia . 
.
Identifikasi Masalah
Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
• Sejarah Hak Asasi Manusia
• Pelanggaran mengenai Hak Asasi Manusia
• Contoh kasus mengenai Hak Asai Manusia
Batasan Masalah
Agar masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada masalah dan tujuan dalam hal ini pembuatan makalah ini, maka dengan ini penyusun membatasi masalah hanya pada ruang lingkup Hak Asasi Manusia .
BAB II
Pembahasan
Sejarah Hak Asasi Manusia
Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.Mengingat begitu pentingnya proses internalisasi pemahaman Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lainnya, maka suatu pendekatan historis mulai dari dikenalnya Hak Asasi Manusia sampai dengan perkembangan saat ini perlu diketahui oleh setiap orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi dirinya dengan hak asasi orang lain.
           Pada deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.
            Pada deklarasi HAM sedunia itu mengandung makana ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke dalam (antar negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara-negaranya masing-masing. Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM seduania itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikelauarkan oleh pemerintahnya.
             Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi itu sifatnya mengikat. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia si suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya.
Mereka absah mempersoalkan dan mengadukan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya unuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan. Semua manusia adalah sama. Semua kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua.
     Hak Asasi Manusia oleh PBB
Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.
Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, Bahwa setiap orang mempunyai Hak :
          Hidup
          Kemerdekaan dan keamanan badan
          Diakui kepribadiannya
          Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
          Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
          Mendapatkan asylum
          Mendapatkan suatu kebangsaan
          Mendapatkan hak milik atas benda
          Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
          Bebas memeluk agama
          Mengeluarkan pendapat
          Berapat dan berkumpul
          Mendapat jaminan sosial
          Mendapatkan pekerjaan
          Berdagang
          Mendapatkan pendidikan
          Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
          Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan
Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.
 Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.
Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni:
          Undang – Undang Dasar 1945
          Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
          Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :
          Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
          Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
          Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
          Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality).
          Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan.
          Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.
Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.
Pelanggaran dan Contoh Kasus Pelanggaran HAM
PELANGGARAN HAM OLEH TNI
Berdasarkan gambar diatas penulis ingin menjelaskan pelanggaran HAM yang terjadi akibat dari kejadian kekerasan yang diakibatkan oleh oknum TNI dan POLRI di Indonesia . Pada awalnya kejadian ini terjadi pada saat Alm.Presiden Soeharto masih berkuasa yang sering disebut massa orde baru . Dimana pada saat itu oknum TNI dan POLRI berkuasa untuk menjaga keamanan Indonesia salah satunya adalah pada saat demonstrasi yang semakin anarkis yang membuat para penjaga keamanan Indonesia harus membubarkan massa dengan cara yang tidak wajar . Begitu kejamnya oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dengan gampangnya menembaki para pendemostrasi .
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
                Berdasarkan uraian atau penjelasan diatas penulis dapat mensimpulkan bahwa HAM adalah hak yang harus dimiliki oleh semua orang tidak di Indonesia saja tetapi orang yang ada di dunia ini . Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia . Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM , jadi jika seseorang mendapatkan pelanggaran HAM dapat diselesaikan di KOMNAS HAM .
Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.
Unknown